February 22, 2020 Jawa Pers

Kasus Ijasah Palsu Bupati Mimika, Mendagri Diminta Segera Copot Jabatan Strategisnya

Bisnis Metro, JAKARTA — Penggunaan ijasah palsu oleh Bupati Mimika, Eltinus Omeleng, menjadi cermin betapa carut marutnya dunia pendidikan kita. Ijasah yang seharusnya menjadi bukti otentik terkait pendidikan seseorang, dipalsukan untuk meraih kekuasaan. Pelanggaran hukum Bupati Mimika, seharusnya segera ditindak lanjuti oleh Mendagri, dengan mencopot dari jabatan strategis tersebut. Menurut ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Eltinus Omeleng, bisa dijerat dengan pasal 263 KUHP, khususnya pada ketentuan ayat 2, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

 

Namun entah bagaimana, Mendagri seakan tutup mata dengan pelanggaran hukum yang dilakukan Bupati millioner tersebut. Terkait penggunaan ijazah palsu Eltinus, mendapat sorotan tajam Pengamat Pendidikan Nugroho Suryo Waseso. Menurut Nugroho, praktik penggunaan ijasah palsu, oleh kepala daerah dapat membuka peluang timbulnya kejahatan lain dalam birokrasi, ketika pejabat yang bersangkutan tersebut terpilih.

 

“ Penggunaan ijasah palsu oleh Bupati Mimika, merupakan bentuk kejahatan yang tidak bisa dianggap remeh. Sangat dimungkinkan, si bupati akan melakukan kejahatan-kejahatan dalam bentuk lain, di lingkungan birokrasi yang dipimpinnya. Namun yang sudah pasti, mental koruptif melekat pada diri yang bersangkutan.

 

Ini warning bagi Mendagri untuk segera mengambil langkah dan sikap tegas, mencopot Eltinus. Apalagi salinan keputusan MA terkait hal tersebut sudah keluar. Mendagri harus merealisasikan keputusan MA tersebut,” kata Nugroho. Hasil Investigasi Dugaan Penggunaan ijasah palsu Eltinus Omeleng :

 

Terkait dugaan penggunaan ijasah palsu oleh Bupati Mimika, DPRD Mimika telah membentuk Pansus Hak Angket yang tugasnya adalah melakukan penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu yang dituduhkan kepada Eltinus Omaleng, Bupati Mimika periode 2014 – 2019. Dari penyelidikan Pansus Hak Angket tersebut terungkap, ijazah SMP Eltinus Omaleng dengan Nomor Seri : OA ob 0074657 tahun 1991, yang dikeluarkan oleh SLTP Negeri 9 Jayapura, dimana yang menanda tangani ijazah dimaksud adalah Dra. Yuyun Nariah, dimana dugaan sementara waktu itu, bahwasanya di duga Eltinus Omaleng bersekolahnya di SMP Yayasan Pendidikan 45, namun saat mengikuti ujian digabungkan dengan SMA Negeri 9 Jayapura.

 

Dari hasil penyelidikan Pansus Hak Angket DPRD Mimika yang berkunjung langsung dan berjumpa dengan Kepala Tata Usaha Yayasan Pendidikan 45 Jayapura pada 29 September 2016 di dapati keterangan dan informasi yang menunjukkan jelas bahwa ijazah SMP yang digunakan Eltinus Omaleng patut di duga adalah palsu atau di palsukan dengan mencatut nama sekolah dimaksud.

 

Terkait dugaan penggunaan ijasah palsu oleh Bupati Mimika, DPRD Mimika telah membentuk Pansus Hak Angket yang tugasnya adalah melakukan penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu yang dituduhkan kepada Eltinus Omaleng, Bupati Mimika periode 2014 – 2019.

 

Dari hasil penyelidikan Pansus Hak Angket DPRD Mimika yang berkunjung langsung dan berjumpa dengan Kepala Tata Usaha Yayasan Pendidikan 45 Jayapura pada 29 September 2016 di dapati keterangan dan informasi yang menunjukkan jelas bahwa ijazah SMP yang digunakan Eltinus Omaleng patut di duga adalah palsu atau di palsukan dengan mencatut nama sekolah dimaksud.

 

Terkait dugaan penggunaan ijasah palsu oleh Bupati Mimika, DPRD Mimika telah membentuk Pansus Hak Angket yang tugasnya adalah melakukan penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu yang dituduhkan kepada Eltinus Omaleng, Bupati Mimika periode 2014 – 2019.

 

Dalam jawaban tertulisnya melalui surat Nomor : 421.3/101a/2016 tertanggal 1 Oktober 2016, Kepala Sekolah SMP Yayasan Pendidikan 45 Jayapura, Sdr. Langgau, S.Pd, M.Pd menjelaskan bahwa Eltinus Omaleng tidak pernah bersekolah di SMP Negeri 9 Jayapura, dan bila melihat tahun kelulusan di ijazah yang mencantumkan tahun 1991, padahal tahun 1991 itu SMP tersebut belum ada.

 

Sementara itu, Kepsek SMP Yayasan Pendidikan 45 juga mengungkap kepalsuan lainnya dari ijazah yang digunakan Eltinus Omaleng untuk mendaftar adalah soal nama Kepala Sekolah yang menanda tangani Ijazah dimaksud. Nama Kepala Sekolah yang tanda tangan ijazah tertera Yuyun Nariah pada tahun 1991, sedangkan Yuyun Nariah baru menjabat sebagai Kepala Sekolah pada tahun 1993 dimana SMP Yayasan Pendidikan 45 Jayapura baru bergabung dalam pelaksanaan Ujian Akhir Nasional.

 

Tak hanya ijasah SMP, ijasah SMA Eltinus pun diduga palsu. Dugaan tersebut diperkuat pernyataan Kepala Sekolah SMA I, Dominggus Marani melalui surat dengan Nomor : 271/SMA I/JPR memastikan bahwa ijazah SMA yang digunakan oleh Eltinus Omaleng adalah ijazah palsu atau dipalsukan oleh yang bersangkutan dengan mencuri data – data alumni SMA Negeri I yang lulus pada tahun dimaksud.

 

Tak hanya ijasah SMP, ijasah SMA Eltinus pun diduga palsu. Dugaan tersebut diperkuat pernyataan Kepala Sekolah SMA I, Dominggus Marani melalui surat dengan Nomor : 271/SMA I/JPR memastikan bahwa ijazah SMA yang digunakan oleh Eltinus Omaleng adalah ijazah palsu atau dipalsukan oleh yang bersangkutan dengan mencuri data – data alumni SMA Negeri I yang lulus pada tahun dimaksud.

 

Menurutnya, Eltinus Omaleng tidak pernah bersekolah di SMA Negeri I Sentani yang dahulu bernama SMA Negeri III Sentani, nama dimaksud juga tidak terdaftar dalam Buku Induk Siswa yang lulus pada tahun 1995. Ia juga mengungkap kepalsuan dari ijazah yang digunakan Eltinus Omaleng, dimana Nomor Induk Siswa (NIS) yang dicantumkan pada ijazah palsu tersebut yakni NIS 2842 sebenarnya adalah NIS milik orang lain, yang terdaftar atas nama Sdri. Fransina Pikindu, sedangkan Nomor Seri Ijazah nya, 18 OB oc 0806410 terdaftar atas nama milik Sdr. David Moses.

 

Kurang puas mendapatkan fakta otentik tentang kepalsuan ijazah SMP dan SMA yang digunakan Eltinus Omaleng saat mendaftar sebagai Calon Bupati Mimika Periode 2014 – 2019, Pansus Hak Angket kembali menemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, dimana sesuai aturan saat mendaftar sebagai Calon Bupati semua ijazah yang dilampirkan wajib di legalisir oleh SKPD terkait sebagai bukti keabsahan. Dimana melalui surat bernomor : 420/1323 tertanggal 3 Oktober 2016 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi papua juga menguatkan bahwa ijazah yang digunakan oleh Eltinus Omaleng patut di duga palsu atau dipalsukan.

 

Menurut ahli hukum pidana Dr.Ali Yusran Gea.Mkn.MH mengatakan Putusan Mahkamah Agung dikangkangi Mendagri, sudah seharusnya sejak putusan diterbitkan Mendagri harus melaksanakan pencopotan terhadap Bupati Mimika, apalagi putusan MA tersebut juga ada unsur pidananya, maka copot Bupatinya langsung dipidanakan dan jika perlu diusut tuntas ada tidak korupsinya,”Pungkasnya (Red/Yuni)

Related Posts

Eksekusi Bangunan di Jalan Nusantara Raya Depok, Ada Pengajian Ibu-Ibu Berlangsung

December 6, 2018

December 6, 2018

Depok, Jawapers. 5 Desember 2018. Kota Depok – Bahwa Pengadilan Negeri Depok diduga telah keliru dalam menetapkan eksekusi terhadap register...

Ahok Dan Keluarga Taat Hukum

May 28, 2017

May 28, 2017

bisnismetro.com, Jakarta – Sikap Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama Basuki (Ahok) dan keluarga patut untuk kita hargai. Karena...

Penyerangan Novel Baswedan : Polri Tawari KPK Bentuk Tim Gabungan Investigasi, Bukan Pencari Fakta

July 31, 2017

July 31, 2017

Ket. Gambar: Kapolri Jend. Pol. Tito Karnavian menunjukkan sketsa wajah terduga pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dalam konferensi...

Rapat Paripurna Pemberhentian Ahok Sebagai Gubernur DKI Diundur

May 30, 2017

May 30, 2017

bisnismetro.com , Jakarta -DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI pada hari ini....

Izin Dicabut, Begini Sanggahan First Travel

August 15, 2017

August 15, 2017

Bisnismetro, JAKARTA — PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel menolak izinnya dicabut oleh Kementerian Agama. Perseroan telah menyerahkan...

Farhat Abbas Diperiksa Sebagai Saksi Markus Nari Oleh KPK

August 18, 2017

August 18, 2017

Bisnismetro, JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengacara Farhat Abbas, Jumat (18/8/2017). Farhat akan diperiksa sebagai...

Wanita Tanpa Busana Ternyata Mengalami Sakit Kejiwaan

June 9, 2017

June 9, 2017

bisnismetro.com, Jakarta – Kisah wanita tanpa busana yg viral di sosmed sekarang pihak kepolisian tengah mendalami kasus viralnya video yang...

3000 KEPALA POSKO RELAWAN 01 APEL AKBAR DI RUMAH ASPIRASI TUGU PROKLAMASI JAKARTA

March 17, 2019

March 17, 2019

Jakarta, Jawapers – 15 Maret 2019. Konferensi Pers persiapan Apel Akbar Posko Relawan 01 di Rumah Aspirasi Rakyat 01 Jokowi-Amin...

Benarkah Bupati Kabupaten Rote Ndao Pakai Ijazah Palsu?

March 28, 2019

March 28, 2019

Forum mahasiswa cinta Indonesia (Formaci) akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari senin 1 April 2019 di kementerian dalam negeri...

Rekan Bisnis Sandiaga Jadi Tersangka Penipuan

October 20, 2017

October 20, 2017

Bisnis Metro, JAKARTA — Polda Metro Jaya menetapkan pengusaha bernama Andreas Tjahjadi sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah....

Djarot Langsung Pergi Setelah Ditutup Rapat Paripurna Istimewah

June 1, 2017

June 1, 2017

bisnismetro.com, Jakarta – Rapat Paripurna istimewah untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah selesai dan resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur...

Marsda Supriyanto Basuki Miliki Bukti Kuat Secara Hukum Tetkait Pembelian Heli AW-101

October 20, 2017

October 20, 2017

Bisnis Metro, JAKARTA –– Marsekal Muda (Marsda) Supriyanto Basuki menjelaskan pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101 sudah sesuai dengan Rencana...

ALBERT KELIAT LANGSUNG DI PANGGIL PAK JOKOWI ” GARA – GARA BAWA SPANDUK BATAK BERSATU 01 “

March 17, 2019

March 17, 2019

Medan, Jawapers.com – 16 Maret 2019. Medan, Albert Keliat (41) langsung berlari ketika calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) memintanya...

Bos First Travel Belanjakan Uang Jemaah Beli Aset Mewah Termasuk Restoran di Inggris

August 24, 2017

August 24, 2017

Bisnismetro, JAKARTA –– Bos PT First Anugerah Karya atau First Travel membelanjakan yang ribuan jemaahnya untuk membeli rumah, mobil bahkan...

Miris! Jumlah Tahanan Anak Meningkat Drastis Ketimbang 2016

July 22, 2017

July 22, 2017

BISNISMETRO, JAKARTA – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebut jumlah anak yang terdaftar di Unit Pelayanan Terpadu yang dikelola...

Comments
Leave a Reply

Your email address will not be published.