May 27, 2020 Jawa Pers

Tata Niaga Nikel Indonesia Diwarnai Dugaan Kartel

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendalami laporan dugaan persaingan usaha tidak sehat yang mengarah pada tindakan kartel oleh perusahaan smelter nikel di tanah air. Dugaan itu berangkat dari laporan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) usai larangan dini ekspor bijih nikel oleh BKPM jadi polemik pada akhir Oktober lalu. Menurut KPPU, hal ini dapat terjadi karena konsentrasi pasar domestik akibat kebijakan tersebut dapat memberikan posisi tawar yang kuat bagi salah satu pihak dan posisi tawar yang lemah kepada pihak lain. Namun, kata Komisioner KPPU Guntur Saragih. pihaknya masih mendalami persoalan tersebut dan memanggil beberapa pihak yang bermain dalam bisnis nikel. “Kami baru masuk penelitian jadi hasilnya akan ada dalam beberapa waktu mendatang,” ujar kepada Tirto, beberapa waktu lalu. Baca juga: Baru 4 Hari, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Bikin Pening Pengusaha Sekretaris Jendral APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, indikasi kartel dalam tata niaga nikel dapat terlihat setidaknya dari tiga hal. Pertama, penentuan harga yang dilakukan oleh dua dari sembilan smelter yang menguasai menguasai 60 persen pangsa pasar dan jadi barometer bagi smelter lainnya untuk menentukan harga jual nikel. “Mereka yang menentukan harga, sehingga smelter kecil yang lain mengikuti, dan setiap kontrak ke penambang semua sama, mereka yang tentukan,” ucap Meidy kepada Tirto, Jumat (22/11/2019). Hal ini membuat perusahaan pemurnian nikel lainnya harus mengikuti pangsa pasar, dan tak bisa menentukan harga yang lebih tinggi. Tahun ini saja, harga jual nikel lebih rendah dari harga patokan mineral (HPM) yang ditetapkan pemerintah serta patokan harga internasional. “Sebenarnya, HPM sudah amat cukup untuk pengusaha tambang. Pertanyaannya, smelter mau terima apa enggak?” ujarnya. Kedua, kadar bijih nikel yang dipesan lebih tinggi dari kadar ekspor ke luar negeri. Pembeli domestik meminta kadar bijih nikel di atas 1,8 persen, sementara untuk ekspor maksimal kadar yang diizinkan hanya 1,7 persen. Bagi pengusaha pertambangan, kata Meidy, hal ini akan berpengaruh pada ongkos produksi yang harus dikeluarkan. Baca juga: Ada Dugaan Kartel di Bisnis Tambang Nikel, KPPU Lakukan Penelitian Terakhir, adalah surveyor yang dipakai saat transaksi antara perusahaan pertambangan dengan smelter. Dalam proses itu, pengujian kadar nikel yang dilakukan pembeli tidak dilakukan oleh lima surveyor yang ditunjuk pemerintah, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindy. Alhasil, ada perbedaan yang cukup jauh soal hasil kadar logam nikel yang dilaporkan. Padahal, penentuan royalti perusahaan pertambangan mineral kepada pemerintah ditentukan dari proses. Selain masalah rendahnya harga jual, pengusaha juga menanggung beban pembangunan smelter yang diwajibkan pemerintah. Kementerian ESDM menargetkan ada 37 smelter terbangun di 2021. Masalahnya, kata Meidy, membangun smelter di Indonesia bukan perkara mudah. Jarang ada perbankan yang mau mendanai proyek dan perusahaan pertambangan terpaksa mengandalkan kas internal perusahaan untuk membangun smelter. Lantaran itu lah, APNI khawatir target pembangunan smelter sebanyak 37 unit tersebut tak bisa tercapai. Lonjakan Ekspor Larangan ekspor dan buruknya tata niaga nikrl dalam negeri membuat penambang memilih memasok kebutuhan pasar global lebih besar ketimbang dalam negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, lonjakan ekspor ore Nikel terjadi pada sepanjang bulan Oktober 2019. Importir nikel Indonesia mulai memborong persediaan nikel untuk memitigasi terbatasnya pasokan pada tahun depan. Hal tersebut, misalnya, tercermin dari meningkatnya impor bijih nikel oleh China di bulan Oktober 2019 yang mencapai 223,16 juta dolar AS dengan volume ekspornya mencapai 5,9 juta ton. Angka ini melonjak signifikan 245 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yakni senilai 64,57 juta dolar AS dengan volume 1,9 juta ton. Baca juga: APNI: Target 37 Smelter Sulit Tercapai Jika Ekspor Nikel Dibatasi Pada periode yang sama, Direktorat Jendra Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan juga mencatat adanya lonjakan penerimaan bea keluar dari ekspor ore nikel yang masuk ke kas negara. Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, bea masuk eskpor ore nikel melesat hingga Rp1,1 triliun sepanjang September hingga Oktober lalu. Pada bulan September, penerimaan bea ekspor sampai lebih dari Rp470 miliar atau tumbuh 191 persen dibandingkan periode sama di tahun lalu sekitar Rp170 miliar. Sementara sepanjang Oktober 2019, nilainya naik lebih tajam sampai 298 persen atau ada penambahan senilai Rp300 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. “Selama 2018 saja ekspor di sektor ini hanya mencapai Rp659 miliar. Lonjakan dimulai pada September 2019 pada awal moratorium,” kata Heru belum lama ini. Artinya, dalam dua bulan tersebut, terdapat kenaikan bea keluar ekspor hingga Rp1,12 triliun.

Baca selengkapnya di artikel “Tata Niaga Nikel Indonesia Diwarnai Dugaan Kartel”, https://tirto.id/el8f

Related Posts

JK: Tolak Syarikat Islam Jadi Parpol, Agar Kembali ke Khittah 1912

February 27, 2016

February 27, 2016

Jakarta – Wapres Jusuf Kalla menghadiri acara pelantikan pengurus DPP Syarikat Islam. Dalam kesempatan itu dia menyampaikan sambutan yang berharap Syarikat...

Gelar Aksi di Dalam DPR, Sejumlah Mahasiswa Diamankan Pamdal

December 9, 2019

December 9, 2019

Jakarta – Sejumlah orang yang mengaku dari Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa (Koma PB) tiba-tiba menggelar aksi di dalam gedung DPR,...

Video Kelemahan dan Kelebihan All New Terios

February 20, 2018

February 20, 2018

Daihatsu Terios pertama kali terjun ke pasar Tanah Air 2006 silam. Setelah berumur 10 tahun lebih, PT Astra Daihatsu Motor...

HUT KE – 5 BOBI 82 PLUS GOLF CLUB BAGIKAN 1500 PAKET BERAS

May 9, 2020

May 9, 2020

Jakarta – Jawapers.Co.Id. Sabtu, 9 Mei 2020. Memeringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5, BOBI 82 Plus Golf Club Jakarta menggelar...

Keep Moving to Have the Risk of Alzheimer’s Reduced by 50%

June 21, 2017

June 21, 2017

Sugar seems to have developed a reputation as the big bad wolf in relation to health. We have reported on...

Navy Open Water Sports Cup KASAL CUP Dijuarai oleh Kolinlamil

July 31, 2019

July 31, 2019

Jakarta, Jawapers – 28 Juli 2019. Membicarakan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), tidak akan lepas dari prestasi gemilang yang ditorehkan...

Your Tongue is Resposible for your Lack of Sleep

June 21, 2017

June 21, 2017

Sugar seems to have developed a reputation as the big bad wolf in relation to health. We have reported on...

Hasil prescon kanjeng Norman ketua HIPSI di Mabes TNI

April 29, 2018

April 29, 2018

Terkait dengan aksi dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat TNI AL terhadap wartawan Jonathan sigar yang juga caretaker...

BEKRAF DUKUNG INSAN PERFILMAN DENGAN SERTIFIKASI PROFESI

September 22, 2019

September 22, 2019

Jakarta, Jawapers – Jumat 20 September 2019. Badan Ekonomi Kreatif ( Bekraf ) memfasilitasi sertifikasi profesi didang produksi film bagi 100...

Sekelompok Preman Bubarkan Demo Mahasiswa di Dekat Istana

November 15, 2019

November 15, 2019

jpnn.com, JAKARTA – Aksi unjuk rasa ratusan massa dari Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa di depan Gedung RRI di Jalan Medan Merdeka...

JK: Semangat Dagang Umat Islam Kurang

June 7, 2018

June 7, 2018

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menghadiri acara buka puasa bersama Syarikat Islam di Wisma Antara. Dalam...

Donald Trump: Yerusalem adalah ibu kota Israel

December 7, 2017

December 7, 2017

Presiden Donald Trump sudah mengumumkan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan mengakuinya sebagai ibu kota Israel, walau sejak...

GMI (Gerakan mahasiswa Indonesia) : POLRI Lalai dalam pengawalan amanat Rakyat

April 25, 2019

April 25, 2019

JAKARTA : Maraknya aksi pembakaran kotak suara yang terjadi di beberapa tempat seperti Jambi, Maluku dan Sumatera Barat setelah masa...

Ketum SI bersama Peserta Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia (PKU MUI) Bogor

September 6, 2017

September 6, 2017

Berdiskusi Membahas Peranan Ulama Berwawasan Global Bersama Adik2 Peserta Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia (PKU MUI) Bogor. sumber: facebook.com...

Duga Ada Mafia, PDIP Dorong Pembentukan Pansus Kartel Nikel

November 29, 2019

November 29, 2019

Munculnya mafia yang mengatur harga nikel terus mencuat ke permukaan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus)...