April 6, 2020 Jawa Pers

Advokat Dr. Suriyanto, PD, SH, MH, Mkn: Perubahan Pengurus dan Saham PT Tambang Tanpa Ijin Gubernur dan Menteri Batal Demi Hukum

Advokat Dr. Suriyanto, PD, SH, MH, Mkn: Perubahan Pengurus dan Saham PT Tambang Tanpa Ijin Gubernur dan Menteri Batal Demi Hukum

 

Jakarta, Jawapers.co.id

 

Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kekayaan alam berupa mineral dan batubara adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak. UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan Pertambangan Mineral sebagai pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tujuan pengelolaan Mineral dan Batubara oleh negara adalah:

Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Kebijakan penting dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.

Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.

Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
Kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Advokat senior Dr. Suriyanto, PD, SH, MH, Mkn menegaskan, Begitu pula perlu diketahui dengan bunyi Pasal 63 yang menyangkut perubahan saham perusahaan pertambangan bunyinya sebagai berikut : Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham serta Direksi dan/atau Komisaris Wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Suriyanto melanjutkan, Terkait Pasal 63 yang termaktub pada Peraturan Pemerintah tentang perubahan saham dan pengurus pada perusahaan tambang masih ada kerancuan, pasalnya dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan pemegang IUP tambang batubara di Kalteng melakukan RUPS dan perubahan saham dan pengurus tidak melalui ijin Gubernur atau Menteri, “lanjutnya di Kantornya di Kawasan Jakarta Utara, Rabu, (12/2/2020).

Hal ini,tambahnya sudah jelas menimbulkan masalah hukum baru pada perusahaan tambang yang melakukan hal tersebut, apa lagi perusahaan tersebut sedang melakukan MOU dengan perusahaan tambang yang berdomisili satu pada satu daerah Operasional nya, “jelas Alumnus Program Doktor di Jayabaya ini.

Suriyanto menegaskan, hal ini harus disikapi secara tegas oleh Kemenkum HAM terkait penerbitan Badan Hukum perubahan nya dan juga jadi perhatian para Notaris dalam membuat Akte Perubahan berdasarkan perusahaan tambang pemegang IUP bila
tidak ada persetujuan dari Pemerintah Daerah atau Menteri SDM selayaknya harus ditolak agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari pada perusahaan tambang tersebut,”tegas Suriyanto. (Muhidin)

Related Posts

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Kekerasan Di Sekolah ” Ombudsman Panggil Para Pihak “

March 25, 2020

March 25, 2020

Jakarta, Jawapers – Kamis 13 Februari 2020. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya meminta pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat...

Obama Akan Membuka Kongres Diaspora Indonesia Pada 1 Juli 2017 di Jakarta

June 13, 2017

June 13, 2017

Theinformartionnews.com, Jakarta – Presiden Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44, akan menyampaikan pidato kunci di Kongres Diaspora Indonesia ke-4 (CID...

Kontrak Kerja Sama ( MOU ) RSPAD Gatot Subroto Dengan Clinique Suisse Dan Penyerahan MOU Antara Duta Besar Vietnam – RSPAD Gatot Subroto

November 15, 2018

November 15, 2018

Jakarta, Jawapers – Senin 12 November 2018. Presidential Hospital RSPAD Gatot Subroto dan Clinique Suisse menandatangani Memorandum Of Understanding (...

Jokowi Angkat Din Syamsuddin Jadi Utusan Khusus Presiden

October 23, 2017

October 23, 2017

Bisnis Metro, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengangkat Muhammad Sirajuddin Syamsuddin menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama...

Kini, Narapidana Bisa Kuliah Di Kampus Kehidupan

October 19, 2018

October 19, 2018

Tangerang, Jawapers – Sebanyak 33 narapidana dari seluruh Indonesia berkesempatan mengikuti program Kampus Kehidupan usai lulus seleksi ketat yang diselenggarakan...

SEDULUR JOKOWI BUKA PUASA BERSAMA SANTUNAN ANAK YATIM DAN DHUAFA MELALUI KEBERSAMAAN KITA TINGKATKAN KEPERDULIAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT

May 26, 2019

May 26, 2019

Jakarta, Jawapers – 26 Mei 2019. Buka Puasa Bersama dan Santunan Melalui Kebersamaan Kita Tingkatkan Keperdulian Sosial Kepada Masyarakat. Sedulur...

Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Perizinan Berusaha

July 30, 2018

July 30, 2018

Jakarta, Jawapers – DPN APINDO memberikan apresiasi yang besar atas komitmen Pemerintah untuk menghadlrkan berbagai kebijakan termasuk dalam hal perizinan berusaha...

DJUMO MATINI : IMPOR MESIN TEKSTIL UNTUK TINGKATKAN PRODUKSI DALAM NEGERI

November 7, 2019

November 7, 2019

Jakarta, Jawapers – Rabu 30 Oktober 2019. “Kita tidak hanya mengandalkan bahan baku dari rayon tapi ini dari recycle. Jadi...

Marsda SB: Sangkaan Terhadap Dirinya & Rekan Sejawat TNI AU Diduga Dipolitisir

September 12, 2017

September 12, 2017

Bisnis Metro, Marsekal Muda SB, mantan Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Puspom TNI...

Yayasan Tidar dan PATA Menjadi Dua Lembaga Penyalur Bantuan Gempa Tsunami Selat Sunda dan Pesisir Banten

December 24, 2018

December 24, 2018

Jakarta, Jawapers – Gelombang Tsunami terjadi di Selat Sunda dan Pesisir Banten pada tanggal 22 Desember 2018, malam hari sekitar pukul...

Bedah Buku “Hari-hari Terakhir Bersama Gus Dur”

July 25, 2018

July 25, 2018

Jakarta, Jawapers – Seperti kepada sahabat dekatnya, Abdullah Syafei’ie secara terbuka mengemukakan kegelisahannya sebagai orang Aceh. ‘Sejak aman kolonial Belanda, kami tidak...

Mendagri Minta Kepolisian Usut Tuntas Dalang Saracen

August 27, 2017

August 27, 2017

Bisnismetro, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepolisian untuk mengusut tuntas dalang dibalik sindikat penyebar konten fitnah, Saracen....

Eksekusi Bangunan di Jalan Nusantara Raya Depok, Ada Pengajian Ibu-Ibu Berlangsung

December 6, 2018

December 6, 2018

Depok, Jawapers. 5 Desember 2018. Kota Depok – Bahwa Pengadilan Negeri Depok diduga telah keliru dalam menetapkan eksekusi terhadap register...

Inggris Ingin Gali Potensi Kerja Sama Dengan Indonesia di Bidang Industri Pertahanan 

March 15, 2018

March 15, 2018

Bisnis Metro, Jakarta – Dalam rangka menggali potensi kerja sama di bidang industri pertahanan dengan Indonesia, Inggris melalui Kedutaan Besar Inggris di...

UPACARA PERINGATAN HUT KE – 74 KORPS BRIMOP POLRI, BERTEMPAT DI LAPANGAN MAKO BRIMOB POLRI, KELAPA DUA CIMANGGIS DEPOK JAWA BARAT

November 14, 2019

November 14, 2019

Jakarta, Jawapers – Kamis 14 November 2019. Upacara dalam rangka peringatan HUT Ke-74 Korps Brimob Polri yang dilaksanakan di Mako...