February 22, 2020 Jawa Pers

Advokat Dr. Suriyanto, PD, SH, MH, Mkn: Perubahan Pengurus dan Saham PT Tambang Tanpa Ijin Gubernur dan Menteri Batal Demi Hukum

Advokat Dr. Suriyanto, PD, SH, MH, Mkn: Perubahan Pengurus dan Saham PT Tambang Tanpa Ijin Gubernur dan Menteri Batal Demi Hukum

 

Jakarta, Jawapers.co.id

 

Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kekayaan alam berupa mineral dan batubara adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak. UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan Pertambangan Mineral sebagai pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tujuan pengelolaan Mineral dan Batubara oleh negara adalah:

Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Kebijakan penting dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.

Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.

Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
Kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Advokat senior Dr. Suriyanto, PD, SH, MH, Mkn menegaskan, Begitu pula perlu diketahui dengan bunyi Pasal 63 yang menyangkut perubahan saham perusahaan pertambangan bunyinya sebagai berikut : Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham serta Direksi dan/atau Komisaris Wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Suriyanto melanjutkan, Terkait Pasal 63 yang termaktub pada Peraturan Pemerintah tentang perubahan saham dan pengurus pada perusahaan tambang masih ada kerancuan, pasalnya dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan pemegang IUP tambang batubara di Kalteng melakukan RUPS dan perubahan saham dan pengurus tidak melalui ijin Gubernur atau Menteri, “lanjutnya di Kantornya di Kawasan Jakarta Utara, Rabu, (12/2/2020).

Hal ini,tambahnya sudah jelas menimbulkan masalah hukum baru pada perusahaan tambang yang melakukan hal tersebut, apa lagi perusahaan tersebut sedang melakukan MOU dengan perusahaan tambang yang berdomisili satu pada satu daerah Operasional nya, “jelas Alumnus Program Doktor di Jayabaya ini.

Suriyanto menegaskan, hal ini harus disikapi secara tegas oleh Kemenkum HAM terkait penerbitan Badan Hukum perubahan nya dan juga jadi perhatian para Notaris dalam membuat Akte Perubahan berdasarkan perusahaan tambang pemegang IUP bila
tidak ada persetujuan dari Pemerintah Daerah atau Menteri SDM selayaknya harus ditolak agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari pada perusahaan tambang tersebut,”tegas Suriyanto. (Muhidin)

Related Posts

Lebaran Betawi yang Diadakan di Yayasan Fisabilillah Kental akan Nilai Budaya

August 6, 2018

August 6, 2018

  Bekasi, Jawapers – Ngebesan, Ngarak Nganten merupakan tradisi masyarakat Betawi yang sudah lahir seumur dengan peradaban Betawi itu sendiri. Namun...

Zulkifli Hasan harap pemerintah optimalkan stok beras

January 14, 2018

January 14, 2018

Bisnis Metro, SOLO — Ketua MPR, Zulkifli Hasan, berharap pemerintah mengoptimalkan stok beras yang ada pada Perum Bulog untuk menurunkan...

Kasus Pengelapan Mobil Rental di Jabodetabek Mulai Muncul Kepermukaan

July 11, 2018

July 11, 2018

Jakarta, Jawapers – Korban penggelapan dan penipuan yang dilakukan berinisial BMK mendatangi Polda Metro Jaya untuk mempertanyakan tindak lanjut sampai sejauh...

JAKARTA WEDDING FESTIVAL 2018 Berkolaborasi Dengan Vera Anggraini Dalam Pagelaran ‘Merajut Nusantara’

July 13, 2018

July 13, 2018

Jakarta, Jawapers (13/7/2018) Weddingku bersama Dyandra Promosindo kembali menggelar pameran pernikahan tahunan yang sudah ditunggu-tunggu segenap calon pengantin dan vendor...

PUTUSAN PTUN JAKARTA KEMENANGAN BERSAMA SELURUH KADER PARTAI HANURA

July 7, 2018

July 7, 2018

Jakarta, Jawapers – Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Nomor : 241G12018/PTUN-JKT, tanggal, 26 Juni 2018 yang mengabulkan gugatan...

Dansatgas TMMD ke 102 Lotim Siapkan Piagam Bagi Rekan Media

August 7, 2018

August 7, 2018

Nusa Tenggara Barat, Jawapers – Dandim 1615/Lotim Letkol Inf Agus Setiandar, S.IP., selaku Dansatgas TMMD ke 102 tahun 2018 wilayah Kodim...

Panglima TNI Harus Segera Diganti!

July 4, 2017

July 4, 2017

Jakarta, BISNISMRTRO.com – Wacana pergantian Panglima TNI terus menjadi sorotan.Dorongan agar Jenderal Gatot Nurmantyo dicopot semakin kuat, terutama karena diduga...

Perusahaan Korea Launching Koperasi 5.0 Indonesia CORICO Di Hotel Grand Hyatt.

October 23, 2018

October 23, 2018

Jakarta, Jawapers Selasa, 23 Oktober 2018 Hari ini telah digelar Launching Koperasi 5.0 Indonesia CORICO Kerjasama Rakyat Berjaringan ( People Cybernomics...

PT Smelting Diingatkan Untuk Segera Membayar Hak Pekerja yang Di PHK Oleh Ketua CFMEU

August 11, 2017

August 11, 2017

Bisnismetro, JAKARTA –– Ratusan pekerja PT. Smelting yang telah mogok kerja sejak 19 Januari 2017 lalu menuntut perusahaan agar membayar...

CPNS 2017: Registrasi Besok Pagi di https://sscn.bkn.go.id, Ikuti Mekanisme ini

July 31, 2017

July 31, 2017

BISNISMETRO, JAKARTA –-Pendaftaran online Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di dua lembaga yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan...

UPACARA PERINGATAN HUT KE – 74 KORPS BRIMOP POLRI, BERTEMPAT DI LAPANGAN MAKO BRIMOB POLRI, KELAPA DUA CIMANGGIS DEPOK JAWA BARAT

November 14, 2019

November 14, 2019

Jakarta, Jawapers – Kamis 14 November 2019. Upacara dalam rangka peringatan HUT Ke-74 Korps Brimob Polri yang dilaksanakan di Mako...

VIRAL VIDEO TAHANAN NARKOBA YANG DISERET OKNUM PETUGAS LAPAS NUSAKAMBANGAN DITJEN PAS ADAKAN PRESS CONFERENCE

May 4, 2019

May 4, 2019

Jakarta, Jawapers – Maraknya peredaran postingan potongan video tindak kekerasan oleh oknum Lapas terhadap tahanan narkoba pidahan dari Lapas Krobokan...

Jika Gunung Agung Erupsi, 10 Bandara Alternatif Disiapkan

September 27, 2017

September 27, 2017

Bisnis Metro, NUSA DUA — Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 10 bandara untuk mengantisipasi peningkatan aktifitas Gunung Agung. Kesepuluh bandara itu...

Kadin dan Bappenas Godok RPJMN 2020-2024 Industri Kelautan dan Perikanan

November 14, 2018

November 14, 2018

Jakarta, Jawapers – 14 November 2018. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai lndustri kelautan dan perikanan nasional perlu ditingkatkan...

Animo Masyarakat Indonesia di Negeri Singa Sangat Tinggi Untuk Bertemu Jokowi

September 6, 2017

September 6, 2017

Bisnis Metro, SINGAPURA — Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan bertemu dan mengelar acara ramah tamah dengan masyarakat Indonesia di Singapura,...